DPC PJI-Demokrasi Minta DPRD Batu Bara Tinjau Batching Plant PT BMIS, Soroti Belum Ada Penjelasan OPD
 |
| Mariati Ab. ketua PJID Kabupaten Batu bara |
Ketua PJI-Demokrasi Kabupaten Batu Bara, Mariati AB, S.Pd, meminta DPRD Batu Bara turun tangan untuk meminta penjelasan resmi terkait status dan kelengkapan perizinan fasilitas pencampuran beton yang berada di kawasan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tersebut.
Mariati menilai belum adanya penjelasan resmi dari sejumlah OPD teknis terkait dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
«“Seharusnya OPD terkait memberikan informasi yang jelas mengenai izin apa saja yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Apalagi yang dipertanyakan menyangkut kegiatan industri yang berada di tengah masyarakat dan berkaitan dengan kepentingan publik,” ujar Mariati.»
Menurutnya, media sebelumnya telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah pejabat terkait untuk memperoleh kepastian mengenai legalitas operasional Batching Plant PT BMIS.
Konfirmasi tersebut antara lain ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Batu Bara Murdi Sima, S.STP, Kepala Dinas PUTR Budi Iswan Sinaga, serta Kepala Bidang Lingkungan Dinas Perkim LH M. Rodi Mansyursi.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari ketiga pejabat tersebut mengenai status maupun kelengkapan perizinan Batching Plant PT BMIS.
Sorotan muncul setelah terdapat perbedaan keterangan mengenai status perizinan fasilitas tersebut. Pemerintah desa disebut menyatakan bahwa Batching Plant telah memiliki izin, sementara seorang pekerja di lokasi menyebut proses perizinan masih berlangsung di Dinas PMPTSP Batu Bara.
Atas perbedaan informasi tersebut, PJI-Demokrasi meminta DPRD Kabupaten Batu Bara memanggil pihak-pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta DPRD Kabupaten Batu Bara turun tangan,” tegas Mariati.
Cyberfakta.my.id masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT BMIS maupun OPD terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status perizinan dan operasional Batching Plant tersebut.
(Arfen Siadari)
