Reses Tahap II DPRD Batu Bara: Aspirasi Warga Masuk Radar Pembahasan APBD 2026 dan 2027
Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Reses Tahap II Tahun 2026 digelar pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi’i, S.H., Wakil Ketua DPRD Nurhaji, Wakil Ketua DPRD Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Plt. Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP., seluruh anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Tujuh Dapil Serap Aspirasi Konstituen
Dalam laporan tersebut, seluruh anggota DPRD dari Dapil I hingga Dapil VII melaksanakan pertemuan dengan konstituen di wilayah masing-masing.
Dapil I meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir dan Datuk Lima Puluh. Dapil II meliputi Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar, sedangkan Dapil III meliputi Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus.
Selanjutnya, Dapil IV melaksanakan reses di Kecamatan Sei Balai, Dapil V di Kecamatan Medang Deras, serta Dapil VI di Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador. Sementara Dapil VII melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Air Putih.
Dalam setiap pelaksanaan reses, anggota DPRD menerima usulan dan aspirasi dari konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga partai politik.
Aspirasi Warga Bakal Dibawa ke Pembahasan Anggaran
Hasil reses tidak berhenti pada pertemuan dengan masyarakat. Dalam laporan tersebut disebutkan, berbagai usulan dan aspirasi yang dihimpun akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat menjadi bahan dalam pengambilan langkah dan kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
Lebih jauh, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 akan menjadi bahan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan R.APBD 2027, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara.
Pola yang sama juga ditegaskan dalam laporan Dapil II, III, IV, V dan VI, yakni aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan menjadi bahan pembahasan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan.
Dapil VII Soroti PKH dan Harga Pupuk Subsidi
Salah satu poin yang secara khusus tercantum dalam laporan berasal dari Dapil VII Kecamatan Air Putih.
Anggota DPRD Dapil VII meminta agar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar tepat sasaran. Dalam laporan tersebut, Bupati diminta melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan.
Selain persoalan PKH, masalah harga pupuk subsidi juga menjadi perhatian. Anggota DPRD Dapil VII meminta agar harga pupuk subsidi dapat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau berada pada harga yang terjangkau masyarakat.
DPRD Janji Teruskan Persoalan Masyarakat
Laporan Reses Tahap II Tahun 2026 pada akhirnya menjadi catatan penting mengenai berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat di tujuh daerah pemilihan Kabupaten Batu Bara.
Anggota DPRD menyatakan akan menyikapi berbagai persoalan yang ditemukan selama reses untuk kemudian diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat diambil langkah-langkah kebijakan.
Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat masuk dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun R.APBD 2027 berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
CYBERFAKTA.MY.ID Fakta di Lapangan, Berita untuk Publik.
