Fraksi DPRD Batu Bara Beri Catatan KUA-PPAS 2027, PAD hingga Infrastruktur Jadi Sorotan
BATU BARA CYBERFAKTA.MY.ID Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R.APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Rapat Paripurna tersebut digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 11.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP., unsur Sekretariat DPRD, seluruh anggota DPRD, OPD serta Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam pandangan fraksi, masing-masing kelompok menyampaikan sejumlah catatan dan harapan terhadap proses pembahasan KUA-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2027.
PDI Perjuangan Dorong Pembahasan Segera
Fraksi PDI Perjuangan berharap hasil kerja dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah dan pihak terkait melalui kebijakan maupun langkah konkret.
Fraksi tersebut juga meminta agar dokumen KUA-PPAS R.APBD 2027 segera dibahas sehingga pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2027 dapat dimulai tepat waktu dan kegiatan ekonomi masyarakat semakin maju serta berkembang.
Gerindra Tekankan Anggaran Harus Tepat Sasaran
Fraksi Partai Gerindra memandang Rancangan KUA-PPAS 2027 sebagai bagian penting dari proses pembangunan Kabupaten Batu Bara yang harus dibahas secara objektif, konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Gerindra menyatakan mendukung proses pembahasan KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, fraksi tersebut menegaskan akan menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
PKS Dorong Pembahasan Serius dan Efektif
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara umum mendukung dan mendorong Nota KUA-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas secara serius, efektif dan efisien pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
PAN Soroti Transparansi dan Kepentingan Masyarakat
Sementara itu, Fraksi PAN berharap penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R.APBD 2027 dilakukan secara transparan dan terbuka dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN juga berharap kebijakan anggaran tersebut memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat sebagai upaya membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
KPN Siap Bahas KUA-PPAS Secara Mendalam
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam dokumen rancangan KUA-PPAS R.APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap proses pembahasan dapat berlangsung konstruktif dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanah peraturan pemerintah dan Permendagri, demi terciptanya APBD yang sehat, akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Fraksi KDRI Desak Optimalisasi PAD
Catatan paling tegas datang dari Fraksi KDRI. Dalam rekomendasinya, Fraksi KDRI meminta agar rekomendasi Pansus PAD segera ditindaklanjuti.
Salah satu poinnya adalah mendorong kenaikan target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Tahun Anggaran 2026 minimal Rp27 miliar atau lebih. Fraksi KDRI juga meminta adanya tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang peduli terhadap kemajuan masyarakat Batu Bara.
Fraksi KDRI turut menyoroti belum adanya bagi hasil dari sumber pendapatan daerah yang dinilai berpotensi menjadi PAD. Pemerintah Kabupaten Batu Bara diminta terus memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat agar regulasi terkait dapat direvisi.
Selain itu, Pansus PAD meminta Pemkab Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang melibatkan seluruh potensi PAD, khususnya perusahaan yang berada di Kabupaten Batu Bara.
Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas
Tidak hanya PAD, Fraksi KDRI juga mendorong peningkatan PAD melalui pengawasan terhadap perusahaan serta optimalisasi aset dan BUMD.
Fraksi tersebut meminta efisiensi anggaran dan penggunaannya diarahkan secara tepat sasaran, antara lain untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Fraksi KDRI juga meminta agar setiap program prioritas memiliki indikator kinerja yang jelas pada masing-masing OPD serta menekankan pentingnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS R.APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan dokumen tersebut harus disempurnakan sesuai masukan fraksi.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan KUA-PPAS R.APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.
CYBERFAKTA.MY.ID Fakta di Lapangan, Berita untuk Publik.
