BBM Subsidi Diduga Ditimbun di SPBU Sukaraja, Warga Menjerit Antre Lebih dari Sejam Kapolres dan Kasat Reskrim Justru Bungkam?
BATU BARA, Cyberfakta.my.id Dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi kembali menjadi sorotan tajam di Kabupaten Batu Bara. Kali ini, perhatian publik tertuju pada SPBU 13-212-110 Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih.
Dugaan yang mencuat bukan persoalan sepele.
SPBU tersebut disebut warga diduga tidak hanya melayani pengisian Solar dan Pertalite untuk kendaraan, tetapi juga melayani pengisian menggunakan jerigen dalam jumlah besar serta kendaraan tangki CPO.
Yang membuat warga geram, praktik tersebut disebut-sebut berlangsung setiap hari.
Puncaknya terjadi pada Jumat, 28 Agustus 2026, ketika warga mengaku harus mengantre lebih dari satu jam hanya untuk mendapatkan BBM subsidi bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor.
Namun di tengah panjangnya antrean masyarakat, warga justru mengaku melihat kelompok yang membawa jerigen dalam jumlah besar dan kendaraan tangki mendapatkan pelayanan lebih cepat.
«“Yang pakai motor dan mobil pribadi bisa sejam lebih ngantri. Giliran yang bawa jerigen sama tangki CPO malah langsung dilayani. Solar dan Pertalite dua-duanya,” ujar salah seorang warga.»
Rakyat Disuruh Antre, Jerigen Diduga Dapat Jalur Istimewa?
Jika informasi tersebut benar, pertanyaan publik tentu sangat sederhana:
Mengapa masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan kendaraan harus rela mengantre lebih dari satu jam, sementara pembeli yang membawa jerigen dalam jumlah besar dan kendaraan tangki justru disebut mendapat pelayanan lebih cepat?
Siapa yang memberikan akses tersebut?
Apakah ada aturan khusus?
Atau justru ada praktik tertentu yang selama ini berlangsung di balik aktivitas pengisian BBM subsidi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan diam.
Warga bahkan mendesak aparat penegak hukum segera turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami butuh tindakan nyata di lapangan. Periksa CCTV, buku penjualan, dan stok. Jangan tebang pilih,” tegas warga.
Kapolres dan Kasat Reskrim Bungkam, Ada Apa?
Sorotan semakin tajam ketika wartawan berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Batu Bara AKBP Dony Wicaksono dan Kasat Reskrim Binrod Situngkir.
Menurut informasi dalam pemberitaan ini, keduanya telah dikonfirmasi secara intens melalui WhatsApp.
Namun hingga berita ini diturunkan, keduanya disebut belum memberikan jawaban.
Diamnya pejabat penegak hukum dalam persoalan yang menyangkut dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tentu memunculkan tanda tanya.
Apakah laporan atau informasi tersebut sedang ditindaklanjuti?
Apakah polisi sudah turun melakukan pemeriksaan?
Apakah CCTV SPBU akan diperiksa?
Apakah buku penjualan dan stok BBM akan dicocokkan?
Atau jangan-jangan persoalan ini akan kembali berhenti sebatas pemberitaan dan keluhan warga?
Publik tentu tidak ingin mendengar janji penindakan yang hanya terdengar bagus di atas kertas.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata dan transparansi.
Jika dugaan tersebut tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa tidak ditemukan pelanggaran.
Tetapi jika ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan apa tindakan hukum yang dilakukan.
SPBU Juga Belum Berikan Penjelasan
Bukan hanya pihak kepolisian yang menjadi sorotan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen SPBU 13-212-110 juga disebut belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut.
Padahal, persoalan ini menyangkut distribusi BBM subsidi yang notabene diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Karena itu, publik layak mendapatkan penjelasan.
Apakah benar terjadi pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen dalam jumlah besar?
Apakah benar terdapat kendaraan tangki CPO yang mendapatkan pelayanan pengisian?
Jika benar, atas dasar apa pelayanan tersebut dilakukan?
Dan jika tidak benar, mengapa pihak SPBU tidak segera memberikan klarifikasi?
Subsidi Jangan Sampai Jadi Ladang Keuntungan Segelintir Orang
BBM subsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Maka ketika muncul dugaan bahwa BBM subsidi justru ditampung atau disalurkan tidak sesuai peruntukan, persoalannya menjadi serius.
Warga kecil yang harus mengantre panjang tentu menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Ironisnya, ketika rakyat sedang berusaha mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari, justru muncul dugaan adanya pihak tertentu yang mendapatkan akses pengisian dalam jumlah besar.
Kalau benar terjadi, siapa yang membiarkan?
Dan yang lebih penting:
Sudah berapa lama dugaan tersebut berlangsung?
Publik Menunggu Ketegasan Polres Batu Bara
Cyberfakta.my.id menilai persoalan ini layak mendapatkan perhatian serius dan pemeriksaan terbuka dari pihak berwenang.
Tidak perlu ada tebang pilih.
Tidak perlu ada perlakuan istimewa.
Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan dengan pemeriksaan.
Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan sesuai ketentuan.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan aparat yang hanya hadir ketika persoalan sudah viral.
Masyarakat membutuhkan aparat yang berani turun ketika dugaan pelanggaran mulai terjadi.
Kini bola berada di tangan Polres Batu Bara dan pihak terkait.
Akankah dugaan ini dibongkar sampai terang?
Ataukah keluhan warga kembali berakhir menjadi suara yang hilang di tengah panjangnya antrean BBM?
Cyberfakta.my.id akan terus memantau perkembangan informasi ini dan memberikan ruang kepada Kapolres Batu Bara, Kasat Reskrim, maupun manajemen SPBU 13-212-110 untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
